MENEKAN KORUPSI DARI HULU
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim
hingga sekitar 280% merupakan berita yang menggembirakan dan banyak menuai
banyak pujian. Upaya dimaksudkan untuk memperkecil tingginya prilaku suap dan
korupsi di lingkungan peradilan yang saat ini sangat memprihatinkan. Sebab, tak
sedikit hakim yang selama ini tergoda menyalahgunakan kewenangan karena alasan
ekonomi. Dengan gaji yang lebih tinggi, sangat diharapkan integritas para
penegak hukum dapat lebih baik.
Namun, langkah ini hanya sebagai solusi yang belum menyeluruh,
sebab ibarat memperbaiki arus di hilir tanpa memperhatikan sumber keruhnya di
hulu sebagai penyebab utamanya. Akar korupsi tidak semata-mata terletak pada
kebutuhan ekonomi, namun sangat dominan karena lemahnya karakter individu. Dan
karakter, sebagaimana kita tahu, dibentuk oleh proses pendidikan yang panjang,
mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
Sayangnya, pendidikan karakter saat ini tidak benar-benar
mendapat ruang yang proporsional di sekolah. Banyak guru yang justru dibebani
dengan tuntutan administratif yang kaku dan berlapis-lapis. Mereka sibuk
mengisi dokumen, bukan membangun nilai. Akibatnya, semangat untuk mendidik
siswa secara utuh pun semakin luntur. Tak sedikit guru menjadi apriori dan
menjalankan tugasnya secara minimalis.
Persoalan yang paling memprihatinkan adalah kebanyakan guru
di Indonesia statusnya honorer dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang
rendah. Mereka mengajar dalam kondisi serba terbatas: gaji minim, status tidak
jelas, tanpa jaminan sosial memadai. Padahal sesungguhnya tanggung jawab mereka
sangatlah besar dalam membina generasi masa depan bangsa yang berkarakter baik.
Menurut berbagai estimasi, sekitar 60–70% guru di Indonesia masih berstatus
non-ASN.
Kondisi ini tentu sangat ironis. Kita semua berharap bisa membentuk
generasi antikorupsi. Namun, kita terkadang abai terhadap kesejahteraan dan
kemerdekaan profesional para guru yang sebenarnya memainkan peran kunci dalam
pembentukan karakter anak bangsa. Kita menuntut hasil yang besar dari fondasi
yang rapuh.
Pemerintah sangat perlu untuk terus memperbaiki kesejahteraan
hakim, jaksa, polisi, dan penegak hukum lainnya. Tapi jika ingin menyelesaikan
persoalan korupsi dari akarnya, maka pembenahan sektor pendidikan harus jadi
prioritas utama. Mulailah dari memuliakan guru: berikan mereka penghargaan yang
layak, ruang untuk berkreasi, dan kepercayaan penuh untuk membimbing anak-anak
kita menjadi warga negara yang berintegritas.
Sejatinya sekolah/madrasah adalah benteng terakhir bangsa
dalam mencapai kemajuan pembangunan, dan guru adalah penjaganya.
*Kepala MTsN 13 Tasikmalaya
0 Response to "MENEKAN KORUPSI DARI HULU "
Post a Comment